Penulisan Etika&Profesionalisme 2.2

NAMA  : ARYANA KHAIRUNNISA
NPM     : 11110156
KELAS : 4KA24

Sumber
http://ikharetno.wordpress.com/2012/04/10/ruang-lingkup-haki/
http://samirlambang.blogspot.com/2013/04/ruang-lingkup-tentang-hak-cipta-dan_17.html
http://aqwam.staff.jak-stik.ac.id/files/39.-legal-aspek-tik[1].pdf
http://bagusraga.blogspot.com/2013/04/ruang-lingkup-uud-tentang-hak-cipta-dan.html

Ruang Lingkup UU tentang Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Penjelasan Undang-Undang No. 19 tentang Hak Cipta Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta, Pembatasan Hak Cipta Dan Prosedur Pendaftaran HAKI.

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdiri, dari 15 Bab, 78 Pasal. Adapun inti dari tiap bab, antara lain:

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II : Lingkup Hak Cipta

Bab III : Masa Berlaku Hak Cipta

Bab IV : Pendaftaran Ciptaan

Bab V : Lisensi

Bab VI : Dewan Hak Cipta

Bab VII : Hak Terkait

Bab VIII : Pengelolaan Hak Cipta

Bab IX : Biaya

Bab X : Penyelesaian Sengketa

Bab XI : Penetapan Sementara Pengadilan

Bab XII : Penyidikan

Bab XIII : Ketentuan Pidana

Bab XIV : Ketentuan Peralihan

Bab XV : Ketentuan Penutup

BAB I : KETENTUAN UMUM

Pasal 1, Ayat 8 :

Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

BAB II : LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 2, Ayat 2 :

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 12, Ayat 1 :

Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.

Pasal 15 :

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

1. Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
2. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
3. Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

BAB III : MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 30:

(1) Hak Cipta atas Ciptaan:

a. Program Komputer;

b. sinematografi;

c. fotografi;

d. database; dan

e. karya hasil pengalihwujudan,

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Subyek Hak Cipta

• Pencipta

Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

• Pemegang Hak Cipta

Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.

Obyek Hak Cipta

• Ciptaan

Yaitu hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

• Undang-undang yang mengatur Hak Cipta

1. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15).
3. UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42).
4. UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29).

Pembatasan Hak Cipta

• UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002 pasal 14,15, 16
• Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

1. Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman dan/ atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan....
3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber jenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

• Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

1. Penggunaan hak cipta lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
2. Pengambilan ciptaan pihak lain, seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau diluar pengadilan.
3. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

• Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
• Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

• Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Prosedur Pendaftaran HAKI di DEPKUMHAM

PERSYARATAN PERMOHONAN HAK MEREK

1.	Mengajukan permohonan ke DJ HKI/Kanwil secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan :
	Foto copy KTP yang dilegalisir. Bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya;  Foto copy akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum;  Foto copy peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (merek kolektif);  Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan;  Tanda pembayaran biaya permohonan;  25 helai etiket merek (ukuran max 9x9 cm, min. 2x2 cm);  surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.
2.	Mengisi formulir permohonan yang memuat :
	Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;  Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;  Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan;  Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dangan hak prioritas
3.	Membayar biaya permohonan pendaftaran merek.

PERSYARATAN PERMOHONAN HAK CIPTA

1.	Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap tiga (formulir dapat diminta secara cuma-cuma pada Kantor
2.	Wilayah), lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah);
3.	Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan:
	Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;  Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta; nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa; jenis dan judul ciptaan;  Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;  Uraian ciptaan rangkap 4;
4.	Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan;
5.	Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotocopy KTP atau paspor
6.	Apabila pemohon badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut
7.	Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut
8.	Apabila permohonan tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI
9.	Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon
10.	Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak
11.	Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya
12.	Membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaan Rp.200.000, khusus untuk permohonan pendaftaran ciptaan program komputer sebesar Rp.300.000

PERSYARATAN PERMOHONAN PENDAFTARAN DISAIN INDUSTRI

1.	Mengajukan permohonan ke DJ HKI secara tertulis dalam Bahasa Indonesia:
2.	Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri:
	Contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya.  Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;  Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon
3.	Mengisi formulir permohonan yang memuat
	Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;  Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;  Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan  Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dangan hak prioritas
4.	Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari pemohon lain
5.	Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan;
6.	Membayar biaya permohonan sebesar Rp.300.000,- untuk UKM (usaha kecil dan menengah) dan Rp.600.000,- untuk non-UKM, untuk setiap permohonan

ALUR PROSEDUR PERMOHONAN PENDAFTARAN HAKI